Magelang (ANTARA News) - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mengambil kebijakan untuk mengurangi jamaah yang akan berangkat umroh/haji menyusul penyebaran MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus).

"Pemerintah belum memiliki alasan utuk menunda atau mengurangi jamaah yang mau umroh maupun haji," katanya usai menghadiri perayaan Tri Suci Waisak 2558 BE/2014 di Candi Borobudur, Magelang, Rabu malam.

Ia mengatakan, berita merebaknya MERS-CoV itu sebetulnya sejak tahun 2012 dan pada 2014 terus meningkat.

"Setahu saya, pada 2012 dan 2013 tidak ada korban dari jamaah umroh atau haji Indonsia," katanya.

Pada 2014, katanya, terutama bulan April eskalasinya meningkat. Namun pemerintah belum akan mengambil kebijakan menunda atau mengurangi jamaah yang mau berangkat umroh/haji karena ada beberapa alasan.

Pertama, katanya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum menganggap kejadian tersebut sebagai kejadian luar biasa. Kemudian tingkat fatalitas akibat kematiannya tidak begitu besar, untuk MERS-CoV sekitar 34--35 persen, flu burung 85 persen, dan rabies 100 persen.

Namun, katanya, bukan berarti pemerintah menganggap ringan keadaan ini. Pemerintah tetap waspada dengan melakukan langkah antisipasi, antara lain Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan lima buku pedoman untuk mengatasi MERS-CoV dan nanti ada buku petunjuk bagi jemaah haji/umroh.

"Agar jemaah haji/umroh yang pulang ke Indonesia kemungkinan terjangkit virus tersebut dan tidak menyebar di Indonesia maka di setiap bandara akan dipasang thermal body scanner. Jadi kalau ada panas badan tertentu yang mencurigakan akan terdeteksi dan yang bersangkutan akan diobservasi, kalau ternyata bebas MERS-CoV maka bisa dipulangkan ke rumah," katanya.